Iklan

Erdogan Tekankan Permasalahan Israel ada pada Pemimpinnya Bukan Negaranya

Konten [Tampil]

Presiden Turki
Presiden Recep Tayyip Erdoğan berbicara pada upacara pembukaan bersama museum di provinsi Konya, Tunceli dan Bursa melalui telekonferensi, 24 Desember 2020. (Foto DHA)

IdnMuslim.com - Turki menegaskan bisa saja bekerja sama dengan negara Israel terutama di bidang intelijen, kata Presiden Recep Tayyip Erdoğan, Jumat.

"Masalah utama saat ini adalah tentang individu di puncak (Pemimpinnya)," kata Erdogan kepada wartawan setelah salat Jumat.

"Kebijakan atas Palestina adalah garis merah Israel. Tidak mungkin bagi kami untuk menerima kebijakan Israel atas Palestina itu. Tindakan tanpa ampun mereka di sana tidak dapat diterima," kata Erdogan.

"Jika tidak ada masalah di tingkat atas, hubungan kami (dengan negara Israel) bisa sangat berbeda," tambahnya.

Erdogan berharap ke depan Turki dapat membangun hubungan yang baik dengan negara tersebut.

 "Kami ingin membawa hubungan kami ke titik yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, laporan terbaru menyebutkan bahwa Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev berusaha memperbaiki hubungan Israel dan Turki.

Azerbaijan, yang baru-baru ini mampu membebaskan wilayahnya dari pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh, karena jasa kedua negara tersebut. 

Azerbaijan mengunakan drone dan sistem pertahanan lainnya dari Turki dan Israel, yang membuatnya meraih kemenangan.

Menurut situs Israel Walla !, Aliyev menelepon Erdogan awal pekan ini dan memberikan beberapa saran tentang cara untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov juga dilaporkan menelepon mitranya di Israel, Gabi Ashkenazi pekan lalu untuk mengemukakan masalah yang sama dan mencatat bahwa mereka akan tertarik untuk memperbaiki hubungan antara kedua sekutunya itu.

Hubungan antara Turki dan Israel tidak baik sejak 2010 ketika angkatan Laut Israel menyerang kapal bantuan Turki, Mavi Marmara, dalam perjalanan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diblokade. Penggerebekan itu menewaskan 10 aktivis.

Peristiwa itulah menyebabkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan damai Turki-Israel selama beberapa dekade. 

Kedua negara bahkan menarik utusan diplomatik mereka setelah pembantaian itu.

Pada 2013, dengan permintaan maaf Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada Turki dan pembayaran $ 20 juta (sekitar TL 38 juta pada saat itu) sebagai kompensasi kepada para korban Mavi Marmara, hubungan Turki-Israel memasuki periode normalisasi.

Pada bulan Desember 2016, kedua negara mengangkat kembali duta besar sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi dan beberapa kali menegaskan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam hubungan bilateral.

Pejabat Turki terus mengkritik kebijakan Israel yang menargetkan warga Palestina, termasuk permukiman ilegal di Tepi Barat, Yerusalem yang diduduki dan situasi kemanusiaan di Gaza.

Warga Turki juga mengeluh tentang pembatasan sewenang-wenang Israel pada pengunjung. 

Namun, kebijakan tidak resmi Israel tentang deportasi, penolakan visa, penahanan sewenang-wenang, dan penundaan warga negara Turki tanpa alasan di bandara itu telah gagal mencegah ratusan pengunjung setiap tahunnya.

Dikenal karena solidaritasnya yang kokoh dengan Palestina, Turki telah menyuarakan dukungan untuk perjuangan Palestina di ranah internasional selama beberapa dekade. 

Otoritas Turki menekankan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas abadi di Timur Tengah adalah melalui solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina dalam kerangka hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Israel menduduki Yerusalem timur selama Perang Enam Hari 1967. Pada tahun 1980, dalam suatu tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional, Israel mencaplok seluruh kota, mengklaimnya sebagai ibu kota negara Yahudi yang memproklamirkan diri "abadi dan tidak terbagi". 

Tahun lalu, PBB menyebut pendudukan Israel di Palestina sebagai "pendudukan terlama" di dunia.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah, dengan warga Palestina berharap bahwa Yerusalem timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka.

Pada bulan Januari, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian untuk konflik Israel-Palestina, dengan sebutan "Kesepakatan Abad Ini," meskipun itu telah ditolak mentah-mentah oleh Palestina.

Netanyahu bersama Trump di Gedung Putih telah pengumuman hal itu, tetapi tidak ada pejabat Palestina yang hadir. 

Dalam konferensi pers, Trump mengatakan Yerusalem akan tetap menjadi "ibu kota yang tidak terbagi" bagi Israel.

Sementara Turki menolak rencana tersebut dan tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak diterima oleh otoritas Palestina. 

Turki juga menambahkan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan diperoleh jika kebijakan yang didasarkan pada pendudukan terus berlanjut.

Apa yang disebut rencana perdamaian Trump secara sepihak membatalkan resolusi PBB sebelumnya tentang masalah Palestina dan menyarankan memberi Israel hampir semua yang diminta.

Source : Daily Sabah

Subscribe Our Newsletter

Related Posts

Buka Komentar
Tutup Komentar

Posting Komentar

klan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel